Tarifpajak.com – Sebelum membahas lebih jauh tentang NPWP NIK, kita harus tahu terlebih dahulu dasar hukum dari NPWP itu sendiri. Saat ini dasar hukum yang berlaku adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 dan dapat diunduh disini yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
Baca juga, 6 Jenis harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 2023
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang teridiri dari 15 digit ( Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 ).
Arti 15 Kode Digit NPWP
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No-44/PJ/2008 dijelaskan pula arti dari 15 Digit Kode NPWP sebagai berikut :
1. Dua Digit ( AA ) menunjukkan identitas wajib pajak, kode 01-03 adalah Wajib Pajak Badan, Kode 04-06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, kode 05 adalah Karyawan, Kode 07 – 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Enam Digit ( BBBBBB ) menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh DJP Pusat kepada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Satu Digit ( C ) angka ini digunakan untuk memastikan keamanan dan legalitas NPWP agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan.
4. Tiga Digit ( DDD ) angka ini menunjukkan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengeluarkan NPWP tersebut. Saat ini berlaku NPWP tetap dimana digit ini tidak akan berubah walau Wajib Pajak Pindah Lokasi
5. Tiga Digit ( EEE ) angka dengan Kode 000 diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Kantor Pusat. kode ini diberikan kepada Wajib Pajak yang berstatus Tunggal / Pusat dan dikenal dengan NPWP Pusat. Kode selain 000 menunjukkan NPWP cabang dimana digit terakhir / Digit ke 15 menunjukkan urutan cabang.
Apa Hak Pemilik NPWP
b. Menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
c. NPWP dapat digunakan untuk syarat administrasi berbagai pelayanan publik seperti pembukaan rekening, pengajuan kredit, pengajuan kartu kredit, KPR, pengurusan SIUP dll.
Apa Kewajiban Pemilik NPWP
– Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau denda Rp100.000,-
– Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau denda Rp1.000.000,-
b. Wajib membayar pajak. Besarnya nominal pajak yang harus dibayar ditentukan oleh aturan yang berlaku dan kondisi dari wajib pajak itu sendiri, dan penjelasan mengenai perhitungan PPH 21 akan dibahas terpisah.
Apa saja Jenis NPWP
b. NPWP Badan sesuai dengan namanya, NPWP tersebut dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia antara lain BUMN dan Swasta.
NPWP NIK sinergi DJP dan DJKN
Cara Validasi NIK menjadi NPWP
b. Klik Login dan masukkan 16 Digit NIK
c. Masukkan Password dan kode keamanan yang tertera
d. Jika berhasil, maka informasi NIK/NPWP 16 telah tersedia, namun
APABILA Gagal login Ulangi langkah “a” sampai “d” kemudian ikuti langkah berikut
e. Klik ikon tiga baris
f. masuk menu profil dan pilih data profil
g. Masukkan 16 Digit NIK
h. Masukkan 16 Digit NIK
i. Cek vallidasi data dengan klik tombol validasi dan klik ubah profil
Apabila NIK sudah berhasil diinput maka pengguna dapat melengkapi nama lengkap, alamat, nomor ponsel