Cara Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai & PPh 21 Komisaris

10/19/2016

cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph

Pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja , berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang kemudian mendapatkan upah atau penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Dalam prakteknya dalam dunia bisnis ternyata pemberi kerja tidak hanya memberikan gaji / penghasilan kepada pegawai saja, ada beberapa orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari sebuah perusahaan walaupun dia bukan pegawai.diantaranya adalah :
  1. Mantan Pegawai
  2. Anggota Dewan Pengawas Perusahaan
  3. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
  4. Peserta Program Pensiun yang Berstatus sebagai Pegawai
Atas penghasilan yang diperoleh dari 4 jenis pekerjaa bukan pegawai diatas terutang PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) yang penjelasan detailnya adalah sebagaimana dalam penjelasan dibawah ini.


Cara Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai Sebelum 2013

Berikut ini adalah contoh dan cara menghitung PPh 21 atas penghasilan bukan pegawai termasuk mantan pegawai dan anggota dewan pengawas / anggota dewan komisaris :

 

1. Cara Menghitung PPh 21 Mantan Pegawai

Pengertian Mantan Pegawai adalah karyawan yang sudah tidak lagi bekerja perusahaan namun masih Menerima Penghasilan dari perusahaan / badan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lainnya yang sifatnya Tidak Teratur

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender.

Cara Menghitung PPh 21 atas penghasilan mantan pegawai :


Jupe bekerja pada PT Lembaga Pajak Pada tanggal 1 Januari 2009 namun berhenti bekerja pada PT Lembaga Pajak karena pensiun. Pada bulan April 2009 Jupe menerima jasa produksi tahun 2008 dari PT Lembaga Pajak sebesar Rp 54.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:
 5%  x Rp 50.000.000,00  =           Rp 2.500.000,00
15% x Rp   4.000.000,00  =           Rp    600.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong  Rp 3.100.000,00

Apabila dalam tahun kalender dibayarkan lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan bruto kumulatif dengan memperhitungkan penghasilan yang diterima sebelumnya.


2. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap


Cara menghitung PPh 21 komisaris / dewan pengawas dilakukan dengan menarapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun kalender.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetapyang menerima honorarium

Juki adalah komisaris pada PT Bagong, dan bukan merupakan pegawai tetap. Pada bulan Desember 2009 menerima honorarium Rp 70.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:
 5%  x Rp 50.000.000,00      =             Rp  2.500.000,00
15% x Rp 20.000.000,00      =             Rp  3.000.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong        Rp   5.500.000,00

3. Cara Menghitung PPh 21 Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 peserta program pensiun dihitung sesuai Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif penghasilan bruto selama 1 tahun kalender.

Contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai :

Zuki adalah pegawai PT Jarum dengan gaji Rp 2.500.000,00 perbulan. PT Jarum mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Jarum membayar iuran dana pensiun untuk Zuki sebesar Rp 110.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Maju Bersama, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Zuki membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 60.000,00 perbulan.

Bulan April 2009 Zuki memerlukan biaya untuk perbaikan rumah maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2009 ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2009 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 pada bulan April 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5%xRp 20.000.000,00 = Rp1.000.000,00
atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 pada bulan Juni 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5%xRp 15.000.000,00 = Rp750.000,00
atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 pada bulan Oktober 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar :
 5%  x Rp 15.000.000,00  =            Rp   750.000,00
15% x Rp 10.000.000,00  =            Rp 1.500.000,00
                                                        Rp 2.250.000,00


Cara Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai Sejak Tahun 2013

1. Cara Menghitung PPh 21 Mantan Pegawai

Berikut ini adalah cara menghitung PPh Pasal 21 Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Gratifikasi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Mantan Pegawai

Dino bekerja pada PT DUDU dan Pada tanggal 1 Januari 2013 telah berhenti bekerja pada PT DUDU karena pensiun. Pada Maret 2013 Dino menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT DUDU sebesar Rp 55.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

 5%  x Rp 50.000.000,00  =           Rp 2.500.000,00
15%  x Rp  5.000.000,00  =           Rp   750.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong  Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender dibayarkan penghasilan lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berikutnya dihitung sesuai tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif dengan memperhitungkan penghasilan yang diterima sebelumnya.

2. Cara Menghitung PPh 21 Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender.

Contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap:

Bubu adalah seorang komisaris di PT Matahari, yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Pada tahun 2013 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah :

 5%  x Rp 50.000.000,00      =             Rp  2.500.000,00
15%  x Rp 10.000.000,00      =             Rp  1.500.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong          Rp   4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender dibayarkan penghasilan lebih dari 1 kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berikutnya dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif dengan memperhitungkan penghasilan yang diterima sebelumnya.

3. Cara Menghitung PPh 21 Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai Contoh penghitungannya :

Niko adalah pegawai PT Bumi Agung menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Bumi Agung mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Bumi Agung membayar iuran dana pensiun untuk Niko sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Matahari Jaya, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Niko membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Bulan April 2013 Niko memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Pada bulan Juni 2013 ia menarik lagi sebesar Rp 15.000.000,00. Pada bulan Oktober 2013 untuk keperluan lain ia menarik lagi sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 pada April 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5%xRp 20.000.000,00 = Rp1.000.000,00

atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 pada Juni 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5%xRp 15.000.000,00 = Rp750.000,00

atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 pada Oktober 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar:

 5%  x Rp 15.000.000,00  =            Rp   750.000,00

15%  x Rp 10.000.000,00  =            Rp 1.500.000,00

                                      Rp 2.250.000,00

Artikel Lainnya

Formulir Pajak Excel

Formulir Pajak

Download berbagai macam formulir perpajakan dengan bentuk dan format yang bisa anda gunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Dikemas secara simpel mudah serta efisien agar lebih memudahkan anda semua.