Tarif PPh 26 Terbaru "Baru sebagian"

Tarif PPh 26 Terbaru "Baru sebagian"

10/21/2016 0


1. Penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN berupa:
Deviden;
Bunga termasuk Premium,Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang;
Royalty;
Sewa;
Penghasilan penggunaan harta
Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan;
Hadiah & penghargaan;
Pensiun & pembayaran berkala lainnya;
premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau
keuntungan karena pembebasan utang.

20% x penghasilan bruto atau Tax Treaty (P3B)
Penyetoran menggunakan SSP dengan:
KAP: 411127
KJS:
Deviden: 101
Bunga: 102
Royalti: 103
Selain Deviden, Bunga, Royalti: 100

UU PPh Pasal 26 ayat (1)

2. Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri.
Harta yang dimaksud berupa:
perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan.
Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 adalah:
WP OP Luar Negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 10Juta untuk setiap jenis transaksi. (Pasal 3 ayat (2) PMK 82/PMK.03/2009)

20% x Perkiraan Neto.
Perkiraan neto=25% x harga jual

Sehingga tarif efektif:
20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual
FINAL
Pemotong Pajak wajib:
memberikan bukti potong PPh Pasal 26;
menyetorkan PPh Pasal 26 yang terutang dengan menggunakan nama WPLN yang menjual harta paling lama tgl 10 bulan berikutnya setelah bulan transaksi;
melaporkan PPh Pasal 26 yang dipotong paling lama tgl 20 bulan berikutnya.
Penyetoran menggunakan SSP dengan:
KAP: 411127
KJS: 100

UU PPh Pasal 26 ayat (2)
PMK 82/PMK.03/2009 berlaku sejak 22 April 2009

3. Penjualan saham oleh WPLN.
Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di Dalam Negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. (Pasal 1 KMK 434/KMK.04/1999)

Didalam PMK 258/PMK.03/2008 disebutkan bahwa penjualan/pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company atau conduit company), yang didirikan di Tax Haven Country  dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/ pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri.

20% x perkiraan neto
Perkiraan neto=25% x harga jual
Sehingga tarif efektif:
20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual
FINAL
Jika pembeli adalah:
WPLN, maka pemotong pajaknya adalah Perseroan (PT Dalam Negeri) yang sahamnya diperjualbelikan.
WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli. Dan Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual apabila dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang telah dibayar lunas dengan bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya.
Penyetoran menggunakan SSP dengan:
KAP: 411127
KJS: 100

UU PPh Pasal 26 ayat (2a)
KMK 434/KMK.04/1999
PMK 258/PMK.03/2008

4. Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di LN

20% x perkiraan neto.
Perkiraan neto:
50% dari Premi yang dibayarkan oleh pihak yang tertanggung kepada perusahaan asuransi LN. Sehingga tarif efektif: 20% x 50%= 10%.
Pemotong pajak adalah tertanggung.
10% dari Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. Sehingga tarif efektif: 20% x 10%= 2%.
Pemotong Pajak adalah perusahaan asuransi di Indonesia.
5% dari Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN. Sehingga tarif efektif: 20% x 5%= 1%.
Pemotong pajak adalah perusahaan reasuransi di Indonesia.
Penyetoran menggunakan SSP dengan:
KAP: 411127
KJS: 100

UU PPh Pasal 26 ayat (2)
KMK 624/KMK.04/1994

5. BUT (Bentuk Usaha Tetap)/ Permanent Establishment
Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) jika penghasilan BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:
penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
Perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tsb harus  aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak didirikan;
penanaman kembali dilakukan dalam tahun ajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima/ diperolehnya penghasilan tsb; dan
tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tsb paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tsb telah berproduksi komersial.

Atas Laba BUT sebelum pajak:
→dikenakan tarif Pasal 17
Penyetoran seperti WP Badan DN.

Atas Laba BUT setelah pajak yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia:
→dikenakan20% x laba setelah pajak
Penyetoran PPh Pasal 26 atas Laba BUT setelah pajak, menggunakan SSP dengan:
KAP: 411127
KJS: 105

UU PPh Pasal 26 ayat (4)
KMK 113/KMK.03/2002 Jo. PMK 257/PMK.03/2008
Jo.  PMK 14/PMK.03/2011 tentang penanaman kembali Laba BUT.
PER 16/PJ/2011 tentang Penanaman Kembali Laba BUT

Cara Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai & PPh 21 Komisaris

10/19/2016 0
cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph

cara menghitung pph 21 pensiunan penerima pensiun berkala "Baru sebagian"

10/19/2016 0
 cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph

cara menghitung pph 21 pegawai tidak tetap Harian Borongan "Baru sebagian"

10/19/2016 0
cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph

cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swasta "Baru sebagian"

10/19/2016 0
 cara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph 21 pegawai tetap PNS POLRI dan Pegawai Swastacara menghitung pph

cara perhitungan pph 21 atas thr 2015 dan sebelum tahun 2013 "Baru sebagian"

10/19/2016 0
cara perhitungan pph 21 atas thrcara perhitungan pph 21 atas thrcara perhitungan pph 21 atas thrcara perhitungan pph 21 atas thrcara perhitungan pph 21 atas thrcara perhitungan pph 2

Penghitungan PPh 21 Sebelum 1 Januari 2013 "Baru sebagian"

10/19/2016 0
Penghitungan PPh 21 Sebelum 1 Januari 2013Penghitungan PPh 21 Sebelum 1 Januari 2013Penghitungan PPh 21 Sebelum 1 Januari 2013Penghitungan PPh 21 Sebelum 1 Januari 2013